Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas

Bagi Sobat yang ingin mengurus dokumen kependudukan atau perizinan tapi kerap di buat repot, seperti di suruh bolak balik ke beberapa instansi hanya untuk mengurus satu dokumen seperti mengurus surat-surat lamaran kerja. Salah satu syarat yaitu harus memiliki surat kelakuan baik yang dikeluarkan kepolisian dan surat kuning dari dinas ketenagakerjaan. Pencari kerja pun mesti ke dua lembaga tersebut. Kadang, sehari mengurus tak selesai. Alasannya macam-macam, seringkali karena antrean yang terlalu panjang, hingga kehabisan blanko.

Tapi kini, di Purwokerto sobat tidak perlu repot bolak-balik untuk mengurusi sebuah dokumen atau perizinan, Karena Kabupaten Banyumas sudah punya Mal Pelayanan Publik (MPP). Di MPP, dokumen atau perizinan yang mesti di urus ke berbagai lembaga bisa diselesaikan dalam satu gedung. Terletak di Jalan Dokter Angka Purwokerto Gedung Mal Pelayanan Publik melayani sebanyak 103 jenis layanan.

Pemkab Banyumas telah meresmikan MPP pada 10 Januari 2019 lalu. Di gedung MPP ini Sobat bisa melakukan berbagai pengurusan seperti mengurus perizinan, dokumen, hingga membayar pajak juga bisa Sobat lakukan di Mal Pelayanan Publik Purwokerto.

Sebanyak 18 lembaga yang terdiri dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), SKPD Provinsi, Kelembagaan vertikal (Kementrian) dan Kepolisian mempunyai gerai atau etalase di gedung ini. Selain itu, para pekerja Migran atau TKI bisa mengurus Paspor, sekaligus prasyarat lain seperti dokumen dari dinas tenaga kerja, surat keterangan kepolisian dan lain-lain dalam satu gedung saja.

Pengin Cari Referensi Tempat Liburan Asik ? Baca Juga : 4 Spot Cantik Wisata Baturraden Yang Wajib Untuk Dikunjungi

Dengan beroperasinya Mal Pelayanan Publik ini, Sobat jadi tak perlu repot keluar masuk dinas hanya untuk mengurus satu perizinan yang melibatkan beberapa dinas. Mal Pelayanan Publik menjadi proyek percontohan mal pelayanan terpadu oleh Kemenpan-RB. Di MPP ini terdapat tujuh instansi vertikal, yakni Polres Banyumas, Kantor Imigrasi, BP3TKI Jateng, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kantor Pelayanan Pajak, dan Bank Jateng. Kemudian, ada Gerai Jateng dan 10 OPD Kabupaten yang memberi pelayanan.

Kabupaten Banyumas menjadi salah satu dari 11 daerah yang ditetapkan sebagai lokasi penyelenggaraan MPP berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11/2018 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2018. Berdasarkan SK tersebut, Pemda wajib menyelenggarakan implementasi MPP sesuai dengan perpu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *